KEBERADAAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DI BALI SAMPAI SAAT INI MASIH LEGAL.

Rabu, 27 Januari 2016

Dalam rangka menghindari kesimpangsiuran informasi mengenai keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali terkait dengan Undang–Undang  Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga  Keuangan Mikro,   telah dilaksanakan  pertemuan untuk menyamakan persepsi dalam memperkuat keberadaan LPD di Bali.

Pertemuan dilaksanakan pada hari Rabu,  20 Januari 2016 bertempat di Wiswa Sabha Pratama Kantor Gubernur Bali. Pertemuan tersebut dipimpin/dipandu oleh Asisten Ketataprajaan Sekda Provinsi Bali  dan dihadiri oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, MUDP Bali, Kelompok Ahli Bidang Hukum Pemerintah Provinsi Bali, OJK Provinsi Bali, Bank Indonesia Provinsi Bali, Utusan Bupati/Walikota se Bali/Badan Pembina Umum LPD Kabupaten/Kota, Pemerhati LPD, SKPD terkait lainnya di Provinsi Bali dan semua stakeholders LPD antara lain LPLPD Provinsi Bali, BKS-LPD Provinsi dan Kabupaten/Kota se Bali dan Pemerhati LPD antara lain Ketua PP Polri Daerah Bali dan yang lainnya.

Adapun pokok permasalahan yang dibahas dalam pertemuan tersebut tentang legalitas  LPD sampai sampai saat ini, sehubungan dengan diberlakukannya  UU RI No. 1 Tahun 2013 tentang LKM, sesuai dengan  ketentuan dalam Bab XIII Pasal 39 ayat (3)  menyatakan bahwa;

Lembaga Perkreditan Desa dan Lumbung Pitih Negari serta lembaga sejenis yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada Undang-Undang ini.

Dari pandangan dan pendapat yang disampaikan, dapat dirangkum  kesimpulan antara lain sebagai berikut :

a.   Bahwa LPD di Bali tetap legal karena telah dilindungi dengan Perda Nomor 4 Tahun 2012 Tentang LPD dan UU Nomor 1 Tahun 2013 Tentang LKM menyatakan LPD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada Undang-Undang ini.

b.   Perlu ada kajian tentang revisi Perda Nomor 4 Tahun 2012 Tentang LPD dalam rangka penguatan keberadaan LPD kedepan.

c.   Hasil rapat ini perlu disebarkan kepada LPD-LPD se Bali melalui Pembina Umum Kabupaten/Kota se Bali sebagai pedoman bagi  LPD sehingga operasional LPD dapat berjalan sebagaimana biasanya serta tidak terpengaruh isu LPD illegal.