Rencana Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

Jumat, 02 September 2016

 

Sebagai tindak lanjut Hak Inisiatif Dewan untuk melakukan Perubahan Ketiga terhadap Perda Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang LPD, tanggal 31 Agustus 2016 telah diadakan rapat dalam rangka persiapan dan membahas Konsep Rancangan Perubahan tersebut dengan melibatkan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali, LPLPD dan BKS-LPD Provinsi Bali dengan hasil sebagai berikut :

  • Secara prinsip tidak ada konten yang berubah, yang ada hanyalah menambahkan, menguatkan dan menyempurnakan, antara lain menyangkut substansi pemberian sanksi, penambahan keberadaan lembaga penyangga likuiditas, penyesuaian peran MUDP dan menambah fungsi LPLPD sebagai Auditor.
  • Penyempurnaan tersebut juga sesuai dengan masukan/saran yang berkembang pada waktu rapat kerja dengan Komisi IV DPRD Provinsi Bali pada tanggal 29 Agustus 2016, yang melibatkan Biro Ekbang, Biro Hukum dan Ham, LPLPD, BKS-LPD Provinsi Bali.
  • Konsep Rancangan Perubahan Ketiga terhadap Perda Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang LPD, selanjutnya sebelum diserahkan ke Komisi IV akan didiskusikan secara lebih luas untuk mendapat masukan penyempurnaan dengan melibatkan unsur Kelompok Ahli Bidang Hukum Pemerintah Provinsi Bali, Kelompok Ahli DPRD Bali, Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali, para ahli/pakar Perguruan Tinggi, stakeholders LPD, Utusan LPD se Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Bali, OJK, Bank Indonesia dan lain-lain.
  • Penyempurnaan konsep rancangan ini akan diajukan secara resmi ke DPRD selaku inisiator, yang akan dijadwalkan dibahas oleh DPRD antara setelah hari raya Galungan dan sebelum hari raya Kuningan.